Pengembangan Metode Pemetaan Partisipatif untuk Inventarisasi dan Pemetaan Tanah Adat: Studi Kasus Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Ciptagelar

Lokasi: 
Penanggung Jawab: 
Rizqi Abdulharis, ST, M.Sc
Nomor Pegawai: 
197810012010121004
Email Penanggung Jawab: 
Tahun Pelaksanaan: 
2013
Sumber Pembiayaan: 
Hibah Pengabdian Masyarakat, DIPA ITB
Informasi Tim Pelaksana: 

Ketua Tim Riset: Rizqi Abdulharis, ST, M.Sc
Anggota Tim Riset: Dr. Andri Hernandi, ST, MT, Deddi Suhendi, Asep Yusup Saptari, ST, M.Sc
Asisten Peneliti: Rifi Andriansyah, Cacang Wijaya, Suckma Anggraini
Mahasiswa S1: Thalya P. Herdhiyanti, Arinka Aninditya

Latar Belakang Masalah yang ditangani: 

Pengelolaan wilayah oleh masyarakat hukum adat pada dasarnya telah berorientasi pada penerapan konsep pembangunan berkelanjutan. Dilain sisi, pengelolaan wilayah Indonesia hingga saat ini masih terhambat oleh banyaknya konflik dan sengketa antara pemerintah dan sektor swasta dengan masyarakat hukum adat.

Dengan memperhatikan bahwa kegiatan inventarisasi dan pemetaan wilayah masyarakat hukum adat telah dilaksanakan namun, dilain sisi, konflik dan sengketa terkait wilayah masyarakat hukum adat diperkirakan akan terus meningkat, dapat disimpulkan bahwa masih diperlukan landasan hukum yang kuat dalam penguasaan dan pemanfaatan wilayah masyarakat hukum adat. Dari sudut pandang keilmuan Geodesi dan Geomatika, peta wilayah masyarakat hukum adat yang dihasilkan melalui metode pemetaan partisipatif dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi masyarakat hukum adat untuk mengelola wilayahnya. Namun, peta tersebut harus dibuat menggunakan kaidah-kaidah surveying dan pemetaan yang berlaku.

Kondisi Masyarakat sebelum Pelaksanaan: 

Selama beratus-ratus tahun, Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Ciptagelar telah memiliki nilai-nilai dalam mengelola wilayah dan Sumber Daya Alam (SDA) yang terdapat di wilayahnya secara berkelanjutan. Namun, terutama sejak penentuan Gunung Halimun-Salak dan wilayah sekitarnya sebagai taman nasional, telah muncul konflik-konflik antara masyarakat hukum adat ini dengan pengelola Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. Konsep pengelolaan taman nasional yang melarang seluruh aktivitas selain pelestarian hutan bertolak belakang dengan konsep pengelolaan wilayah secara adat oleh masyarakat hukum adat ini. Salah satu permasalahan utama adalah belum adanya peta zonasi wilayah adat. Akibatnya, tarik ulur dalam penentuan wilayah yang dapat dikelola oleh masyarakat hukum adat ini masih terjadi hingga saat ini.

Lingkup Pelaksanaan : 
  • Penstrukturan Permasalahan, metode yang digunakan adalah metode analisis data sekunder
  • Pengumpulan Data, terdiri atas metode pengumpulan data spasial dan sosial primer yaitu:
  • Analisis Data, terdiri atas kegiatan pengolahan data spasial dan sosial primer dan sekunder menggunakan teknologi Sains Informasi Geografis (SIG) serta metode fotografi
  • Penyajian Data, terdiri atas kegiatan penyajian data spasial dan sosial primer dan sekunder menggunakan wahana peta menggunakan teknologi SIG
Deskripsi dan Foto Kegiatan: 

Penelitian ini akan diawali dengan tahap persiapan, yang terdiri atas pengurusan administrasi kegiatan, mobilisasi tenaga ahli serta penyusunan program kerja oleh tim peneliti. Tahap persiapan akan dilaksanakan pada bulan Mei 2013.

Tahap ke-dua dari penelitian ini adalah tahap pengumpulan data. Pada tahapan ini akan dilaksanakan pengumpulan data spasial dengan menggunakan metode pemetaan skala besar berbasiskan teknologi penginderaan jauh serta pengumpulan data sosial. Tahapan ini akan dilaksanakan pada bulan Juni 2013.

Tahap ke-tiga dan ke-empat dari penelitian ini adalah tahap pengolahan dan penyajian data. Tahap pengolahan data akan dilaksanakan pada bulan Juli dan Agustus 2013, sedangkan tahap penyajian data akan dilaksanakan pada bulan September 2013.

Pada tahap terakhir dari penelitian ini akan dilaksanakan sosialisasi hasil penelitian ini. Sebuah FGD akan dilaksanakan pada Seminar Nasional Pertanahan 2013, sedangkan beberapa FGD lainnya akan dilaksanakan di wilayah kerja pemegang kepentingan seperti BIG, Pemda, LSM dan masyarakat hukum adat Kasepuhan Ciptagelar. FGD pada Seminar Nasional Pertanahan 2013 akan dilaksanakan tentatif sesuai dengan jadwal pelaksanaan seminar tersebut diatas, sedangkan untuk FGDs bagi para pemegang kepentingan akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2013. Kegiatan publikasi makalah baik melalui seminar nasional atau seminar internasional dan/atau pada jurnal berskala nasional atau internasional diharapkan dapat terealisasi dalam jangka waktu paling lambat tiga tahun setelah penelitian ini selesai dilaksanakan.

Selama pelaksanaan penelitian, tingkat partisipasi masyarakat terhitung rendah. Hal ini terutama diakibatkan oleh kurangnya manfaat dari penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilaksanakan di Kasepuhan Ciptagelar untuk masyarakat hukum adat ini. Akibat dari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanaan pemetaan, hanya wilayah permukiman yang dapat diidentifikasi batasnya.

Penelitian ini menghasilkan pula Standard Operating Procedure (SOP) Pemetaan Partisipatif Wilayah Masyarakat Hukum Adat. SOP ini terdiri atas dua bagian utama, yaitu SOP Penentuan Kebijakan dalam Identifikasi Keberadaan Masyarakat Hukum Adat serta SOP Pemetaan Partisipatif Wilayah Masyarakat Hukum Adat.

Permukiman Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Ciptagelar:

Batas antara wilayah garapan dan wilayah hutan lindung adat: